Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penertiban serta keamanan. Visi ini menjadi dasar dalam pemerintahan Orde Baru di Indonesia pada periode 1966-1998.
Sejarah Orde Baru
Asal Mula Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru bermula setelah terjadinya Gerakan 30 September yang gagal pada 30 September 1965. Sebagai dampak dari kegagalan tersebut, pada 11 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto menangkap dan menahan Jenderal Ahmad Yani yang merupakan salah satu korban dari Gerakan 30 September. Setelah itu, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Pemerintahan Orde Baru.
Masa Pemerintahan Orde Baru
Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, dari tahun 1966 hingga 1998. Selama periode ini, Indonesia mengalami beberapa perubahan penting, seperti peningkatan ekonomi dan stabilitas politik. Namun, pemerintahan Orde Baru juga banyak dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan nepotisme, serta pengabaian terhadap demokrasi.
Karakteristik Orde Baru
Pemerintahan Otoriter
Pemerintahan Orde Baru dapat dikarakteristikkan sebagai pemerintahan otoriter, yang ditandai dengan adanya pengendalian yang ketat terhadap masyarakat dan media. Soeharto dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat kuat dan memiliki kebijakan-kebijakan yang keras, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berkumpul.
Kontrol Terhadap Masyarakat dan Media
Pemerintahan Orde Baru juga memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap masyarakat dan media. Hal ini terlihat dari adanya larangan terhadap organisasi-organisasi yang dianggap berbahaya, seperti PKI, dan pengendalian terhadap media massa. Berbagai bentuk sensor dan pengawasan dilakukan terhadap media massa agar tidak menyebarluaskan berita atau informasi yang dianggap dapat merugikan kepentingan negara.
Pembangunan Ekonomi
Selain itu, pembangunan ekonomi menjadi salah satu fokus utama dari pemerintahan Orde Baru. Pemerintah melakukan berbagai program dan kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan industri manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Selama periode Orde Baru, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Politik Luar Negeri
Pemerintahan Orde Baru juga mengambil posisi yang aktif dalam politik luar negeri. Indonesia membentuk aliansi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara. Pemerintah juga aktif dalam mengikuti forum-forum internasional, seperti PBB dan Gerakan Non-Blok.
Visi Pemerintahan Orde Baru
Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penertiban serta keamanan. Tujuan utama dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia.
Stabilitas Politik
Stabilitas politik menjadi faktor penting dalam visi pemerintahan Orde Baru. Pemerintah berupaya untuk mengendalikan situasi politik di Indonesia agar terhindar dari kerusuhan atau konflik yang dapat menghambat pembangunan.
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dari visi pemerintahan Orde Baru. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai program dan kebijakan yang diambil, seperti pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata.
Penertiban dan Keamanan
Pemerintahan Orde Baru juga mengutamakan penertiban dan keamanan di dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menegakkan hukum dan memperkuat keamanan nasional. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan, seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan lainnya.
Pencapaian Pemerintahan Orde Baru
Keberhasilan dalam Pembangunan Ekonomi
Salah satu keberhasilan pemerintahan Orde Baru adalah dalam bidang pembangunan ekonomi. Dalam periode tersebut, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pemerintah melakukan berbagai program dan kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan industri manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga mengambil kebijakan liberalisasi ekonomi dengan membuka peluang investasi bagi investor asing.
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi fokus pemerintahan Orde Baru. Pemerintah melakukan berbagai program pembangunan sosial, seperti pembangunan rumah susun, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pengembangan Infrastruktur
Pemerintahan Orde Baru juga mengambil kebijakan dalam pengembangan infrastruktur. Pemerintah melakukan berbagai program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, sehingga memudahkan transportasi barang dan orang serta meningkatkan produktivitas.
Peningkatan Kemampuan Militer
Pemerintahan Orde Baru juga mengambil kebijakan untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia. Pemerintah melakukan modernisasi dan peningkatan persenjataan serta melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personel militer Indonesia.
Pengakuan Internasional
Pemerintahan Orde Baru juga berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Indonesia diakui sebagai negara yang stabil dan menjadi anggota Gerakan Non-Blok, PBB, dan sejumlah organisasi internasional lainnya.
Kritik terhadap Pemerintahan Orde Baru
Meskipun pemerintahan Orde Baru memiliki banyak pencapaian, namun juga mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Beberapa kritik yang disampaikan antara lain:
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pemerintahan Orde Baru dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti tindakan penghilangan paksa, penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang jelas, dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.
Ketergantungan Terhadap Asing
Pemerintahan Orde Baru dianggap terlalu bergantung pada bantuan dan investasi asing, sehingga mengabaikan sektor ekonomi dalam negeri dan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi saat bantuan dan investasi asing tiba-tiba berhenti.
Keterbelakangan Daerah-daerah
Pemerintahan Orde Baru dianggap kurang memberikan perhatian pada pembangunan daerah-daerah di luar Jawa, sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah.
Kurangnya Kebebasan Berpendapat
Pemerintahan Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang tidak memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat. Pers dan media diawasi ketat oleh pemerintah, sehingga tidak ada kebebasan untuk mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapat yang berbeda.
Kesimpulan
Pemerintahan Orde Baru memiliki banyak pencapaian dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur, peningkatan kemampuan militer, dan pengakuan internasional. Namun, pemerintahan ini juga mendapatkan kritik yang cukup serius, seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketergantungan terhadap asing, keterbelakangan daerah-daerah, dan kurangnya kebebasan berpendapat.
Pemerintahan Orde Baru memberikan pengaruh yang besar terhadap sejarah dan perkembangan Indonesia, baik dalam aspek positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dengan baik tentang pemerintahan ini agar dapat mengambil pelajaran dan memperbaiki kekurangan yang terjadi di masa lalu.
FAQ
- Apa itu pemerintahan Orde Baru? Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
- Apa saja pencapaian pemerintahan Orde Baru? Pemerintahan Orde Baru memiliki banyak pencapaian, antara lain dalam bidang pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur, peningkatan kemampuan militer, dan pengakuan internasional.
- Apa saja kritik yang dilayangkan kepada pemerintahan Orde Baru? Beberapa kritik yang dilayangkan antara lain terkait pelanggaran hak asasi manusia, ketergantungan terhadap asing, keterbelakangan daerah-daerah, dan kurangnya kebebasan berpendapat.
- Apa pentingnya mempelajari sejarah pemerintahan Orde Baru? Mempelajari sejarah pemerintahan Orde Baru sangat penting karena memberikan gambaran tentang pengaruh dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan tersebut terhadap perkembangan Indonesia, baik dalam aspek positif maupun negatif. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat mengambil pelajaran dan memperbaiki kekurangan yang terjadi di masa lalu.
-
Apa dampak dari kebijakan liberalisasi ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru? Kebijakan liberalisasi ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru membuka peluang investasi bagi investor asing. Namun, kebijakan ini juga dianggap mengabaikan sektor ekonomi dalam negeri dan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi saat bantuan dan investasi asing tiba-tiba berhenti.
